Pengetahuan-Saya

Who’s in charge?


Saya mendapat ide menulis hari ini dari chatting dengan seorang teman. Kami ngobrol dengan rencana saya pindah ke Malang. Pada awalnya, entah serius atau bergurau, secara tersirat mengungkapkan bahwa saya telah mengikuti keinginan suami dan dikendalikan oleh suami. Dan saya membatin: “What? My husband take control over me?”

Pemikiran dia bukan sesuatu yang aneh. Bahkan saya juga pernah berpikir seperti itu; berpikir bahwa relasi dua orang dalam perkawinan dan rumah tangga merupakan relasi siapa mengontrol siapa, suatu relasi kuasa yang timpang dan tanpa pertimbangan keadilan. Sejalan dengan waktu dan pengalaman, saya belajar bahwa saya dan suami, sebagai orang yang terlibat dalam suatu perkawinan, dapat memutuskan dan menentukan model relasi kuasa yang ingin kami tumbuhkan.

Tipe relasi kuasa itu telah kami tentukan sebelum kawin atau tepatnya saat kami menandatangani perjanjian perkawinan, atau di negara lain disebut perjanjian pra-nikah. Mengenai substansi perjanjian perkawinan yang kami buat dapat dilihat di artikel bulan Januari atau Februari di blog ini. Untuk membuat perjanjian perkawinan dan menentukan tipe relasi kuasa yang diinginkan, masing-masing pihak terlebih dulu harus memiliki kesadaran mengenai kuasa yang saat ini mereka miliki dan kuasa yang akan mereka pertahankan setelah menikah. Apa dan mengapa perlu dipertahankan, dan bagaimana itu dipertahankan.

Pemikiran atau kerennya “kesadaran” dalam membuat perjanjian perkawinan tersebut akan menjadi roh dalam membuat keputusan individu dan keputusan bersama (atas nama berdua/keluarga). Misalnya ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam satu “suara” misalnya membeli kasur dan membayar kontrakan yang dinikmati bersama sehingga untuk membelinya menggunakan uang bersama. Jika misalnya ingin membeli rumah dan saya yang membelinya maka rumah itu ditempati dan dikelola bersama tetapi kepemilikan atas nama saya.

Sebagian orang akan melihat bahwa saya adalah orang yang sangat berhitung dengan materi. Memang iya. Materi yang saya miliki adalah sebagian dari aset yang saya miliki selain keahlian, pengetahuan, dan aset non materi lainnya. Saya tidak menghalangi orang lain untuk mengaksesnya melainkan membuat beberapa persyaratan yang nantinya tidak merugikan saya dan orang lain yang dapat ikut menikmatinya. Saya juga belajar dari pengalaman saya dan teman-teman bahwa kita lebih mudah “lunak”, segan atau loosing our sense of assertiveness ketika berhubungan dengan pasangan atau keluarga. Saya tidak tahu alasannya, mungkin karena kita juga berharap bahwa keluarga atau pasangan menjadi kurang asertif terhadap kita. Atau karena ada konsep barang saya adalah milik bersama maka semua orang bisa memilikinya (bukan meminjam). Kalau memang seperti itu, maka kerusakan atau kehilangan pun harus ditanggung bersama bukan individu. Emm…

Saya kemudian menjelaskan ke teman saya bahwa saya menyerah dengan (sistem pemerintahan) Jakarta. Saya merasa powerless di sini. Saya melihat dan merasakan buruknya kualitas kereta listrik dalam kota yang menjadi andalan beribu dan berjuta orang. Rasanya nggak rela. Saya ikut berkontribusi pada macetnya Jakarta dengan membeli motor baru pada Maret 2010. Saya rela menjualnya kalau angkutan umum di Jakarta lebih bervariasi, kondisinya manusiawi, menjangkau banyak wilayah, dan tidak terlalu mahal. Perhitungan mahal tidaknya harus diperhitungkan dalam satu perjalanan, misalnya tiket kereta kelas ekonomi Depok-Manggarai Rp 1.500 (1x perjalanan). Tujuan akhir saya adalah Kampus UI Salemba dan stasiun Manggarai ke Salemba bisa naik bemo dengan harga Rp 2.000 (1x perjalanan). Ini baru murah. Tapi kalau turun di stasiun Cikini saya harus naik ojek atau bemo dengan harga Rp 5.000 (1x perjalanan).

Terlepas dari sakit hati saya dengan transportasi umum, saya melihat perkawinan bukan alasan untuk memberikan kontrol dan kehilangan sikap asertif. Begitu juga ketika kita menjadi warga negara. Bukankah menjadi warga negara serupa tapi tak sama dengan kawin dengan dan dalam suatu sistem? Saya lahir dalam sistem negara yang dianggap mapan dan saya belajar bahwa sistem yang mapan bukan berarti sistem yang adil. Saya berbagi hak dan kewajiban dengan negara ini. Let’s claim our rights.

Jakarta, 19 Desember 2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s