Pengetahuan-Saya

Sistem benalu, budaya “seikhlasnya”


Saya ingin berbagi pengalaman mendaftarkan rencana perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Saya melakukannya di KUA Kecamatan Pasar Rebo. Saya sendiri tinggal di Kelurahan Kalisari. Sebelumnya saya pernah datang ke KUA itu dan diberikan beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi. Beberapa minggu kemudian, setelah calon suami mendapatkan surat numpang nikah dari Malang, saya membawa seluruh persyaratan ke KUA Pasar Rebo.

Saya dilayani seorang petugas perempuan yang memeriksa seluruh berkas kemudian menuliskan nama penghulu di map. Saya diminta uang pendaftaran sebesar Rp 55.000 dan sumbangan ke sebuah mesjid di sekitar Pondok Pinang sebesar 10.000. Lalu saya dibawa ke ruang penghulu. Kami berbincang sebentar dan saya bertanya mengenai biaya penghulu. Dia bercerita bahwa biaya itu sifatnya sukarela dan saya diminta bertanya ke teman-teman atau tetangga yang sudah pernah menikah. Iseng-iseng berhadiah saya bertanya berapa yang biasanya dia terima. Dia menjawab di sekitar Pasar Rebo biasanya diberi 700-800 ribu. “Oooh, begitu.” jawab saya. Saya tidak terlalu kaget karena pernah membaca ada yang membayar lebih dari itu.

Bukan berarti saya tidak penasaran. Saya pun bertanya ke seorang teman yang bekerja di KUA Cirebon tapi saya tidak tahu nama kecamatannya. Dia mengatakan biaya resmi hanya Rp 30.000 dan yang lain-lain tidak ada ketentuannya. Biaya yang sudah ada ketentuannya aja masih bisa dikemplang, apalagi ini yang belum diatur. Teman saya juga mengatakan bahwa di kantornya Kepala KUA minta bagian dari setiap perkawinan yang terjadi di daerahnya.

Saya pun mencari informasi di internet dan mendapat cerita yang semakin miris. Seorang pengunjung sebuah website bernama Fitri bercerita:

Saya, seorang wedding organizer yang sering membantu klien2 mengurus masalah penghulu. Percaya deh, makin hari, penghulu2 itu makin sadis dan semena2. Kalau ada yang dimintain uang 500rb sih masih “murah” doonk.. Klien saya rata2 ngeluain 1,5 – 2,5 juta untuk jasa mereka dipanggil ke gedung. Yang terbaru malah penghulunya udah gak minta uang lagi, tapi minta HP seri N83, gara2 klien saya nikah sama orang asing. Wuidiiiihhh..nggilani kaannn?

(http://auliahazza.belajar-islam.com/2008/09/21/bayar-penghulu-mahal/)

Saya pikir kita sendiri perlu berkaca juga. Mungkin ada ketimpangan dan kemewahan yang ditampilkan sehingga menimbulkan kecemburuan dan kedengkian. Saya sendiri berusaha menekan anggaran perkawinan dengan mengurus sendiri semuanya. Kepada pihak perias pengantin dan katering pun kami minta harga yang terjangkau bahkan menggunakan kata kunci “Bapak saya sudah pensiun, bu. Ada paket yang murah nggak?” Janur kuning sebagai penunjuk arah dipangkas setengah harga. Jadi jangan heran kalau lihat janur yang ukurannya lebih kecil.

Untuk fotografi, saya minta tolong teman adik. Rencananya saya akan beri apresiasi dalam bentuk sedikit uang, makanan dan buah. Untuk MC, alhamdulillah dibantu oleh sahabat saya. Untuk khutbah, tadinya saya minta penghulu tapi jika dia merasa uang yang saya berikan kecil maka khotbah ditiadakan karena penghulu keberatan. Lagipula di era informasi seperti sekarang khotbah bisa dibaca atau didengarkan melalui berbagai media.

Menurut saya biaya di atas bisa termasuk kategori pungutan liar jika sudah menjadi sistem yang menumpang hidup alias benalu terhadap sistem tata negara. Masalah utamanya bukan mampu atau tidak, ikhlas atau tidak kita sebagai calon mempelai tapi transparansi dari dana yang kita bayarkan. Selama ini kan tidak ada informasi rincian dari biaya yang dikeluarkan.

Kalau dikatakan bahwa honor PNS atau honor pekerja di KUA terlalu kecil lalu kenapa begitu banyak orang jor-joran ingin menjadi PNS. Kalau dibilang karena masa tua terjamin, belum tentu. Saya belum tertarik menjadi PNS karena tidak punya keahlian untuk melayani publik secara optimal. Saya bimbang dan ragu mengeluarkan uang untuk penghulu. Kalau dari kemampuan membayar, saya bisa membayar tapi saya ikut melanggengkan sistem “seikhlasnya” ini sebagai sebuah praktek umum, terbuka, dan dimaklumi. Bagi saya “ikhlas” suatu konsep mulia yang selayaknya dilakukan dalam suatu sistem yang adil dan transparan (bertanggung jawab dan sesuai aturan). Tidak perlu lagi membuat sistem “benalu” kemudian diumumkan ke seluruh warga dengan embel-embel ridho, ikhlas, sukarela.

Pilihan untuk menikah di KUA tentu ada tapi tetap harus membayar. Pilihan kawin siri atau nikah massal juga ada. Mungkin warga Indonesia secara tidak langsung diarahkan untuk memilih alternatif itu sehingga lagi-lagi menciptakan kelas dalam masyarakat berdasarkan siapa yang mampu membayar biaya “seikhlasnya” kepada penghulu.

Depok, 12 Januari 2010

Advertisements

2 thoughts on “Sistem benalu, budaya “seikhlasnya”

  1. iya benar, ikhlas dan transparan

    kasihan yah yang statusnya orang benar2 kurang mampu, untuk makan aja susah, tapi punya niat baik untuk nikah, tapi biaya nikah mahaaalll , nanti malah ga nikah 😦

  2. iya masalah penghulu seharusnya pemerintah ikut campur, jangan semena-mena begitu, mentang-mentang punya kuasa menikahkan eh..ujung-ujungnya minta uang lebih..penghulu..penghulu. Aku juga punya masalah seperti kalaian…aku sekarang ngak simpatik sama penghulu..belagak menikahkan eh..ujung-ujungnya duit..yg diurus. gombal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s