Pengalaman-Saya

Gerakan perempuan menuju gerakan masyarakat sipil: pengalaman di Sumut


Saya ingin cerita tentang pengalaman menarik menghadiri 2 acara sekitar seminggu yang lalu. Hari Jum’at (17/7) saya menghadiri seminar perayaan 25 tahun YAPIDI dengan tema Peran gerakan perempuan dalam mewujudkan gerakan masyarakat sipil di Indonesia. YAPIDI atau Yayasan Pijer Podi adalah LSM yang bergerak di bidang penguatan ekonomi melalui Credit Union di Tanah Karo, Sumut yang dimulai dari sebuah proyek Jerman bernama PPWP (Proyek Pengembangan Wanita Pedesaan) tahun 1984. Salah satu tokoh pertamanya adalah ibu Wallia Keliat. YAPIDI adalah LSM/ornop tertua untuk penguatan perempuan di Sumut, bahkan di Sumatera.

Seminar itu menghadirkan beberapa narasumber yaitu Dina Lumbantobing, Ruth Indiah Rahayu, dan Jimmy Irwansyah (kalau tidak salah). Kak Dina sebagai salah satu orang yang dibesarkan YAPIDI, memberi catatan tentang perkembangan perspektif adil gender di lembaga itu. Kak Yuyut fokus pada sejarah perkembangan (isu) gerakan perempuan dan konsep gerakan yang perlu dikembangkan. Sementara Jimmy fokus pada konteks situasi politik ekonomi yang ada sekarang sebagai usaha memahami kendala atau motivasi pengembangan CU sebagai lembaga keuangan komunitas marjinal yang mandiri.

Seluruh materinya menarik sampai saya tidak sempat merasa ngantuk. Saya hanya merasa terlalu banyak hal berseliweran di dalam pikiran sehingga perlu waktu untuk mengolah seluruh informasi dan menyusunnya dalam bangunan pengetahuan saya yang sudah ada.
Ada beberapa hal yang paling berkesan dan saya ingat dari materi.

  • Kak Yuyut mengatakan bahawa LSM perempuan yang ada masih menjadi gerakan hak dan perjalanan menuju gerakan politik masih jauh. Sebagai gerakan hak, bisa dipahami jika banyak aktivis perempuan yang gagal menjadi caleg karena kurang populer dan kurang mendapat dukungan dari komunitas dampingannya sendiri. Selain alasan eksternal seperti politik uang, ada alasan internal yaitu lemahnya gerakan perempuan.
  • Analisis gender saja tidak cukup untuk mengatasi ketidaksetaran karena perempuan memiliki identitas soail yang beragam. Setiap perempuan memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda. Setiap perempuan harus membebaskan diri dari penindasan gender, kelas, adat, dan agama. Dengan begitu perlu ada usaha strategis untuk ikut terlibat dalam gerakan sosial yang lebih besar agar perempuan dapat mencapai kesetaraan.
    Hal itu sudah diketahui dan diakomodasi oleh berbagai aliran feminisme gelombang kedua yaitu feminisme marxis, feminisme psikoanalis. Satu hal yang ditekankan kak Yuyut adalah ketidaksetaran memiliki akar majemuk dan perlu dihadapi dengan beragam pendekatan.

  • Jangan biarkan kelompok dampingan “hanya” menjadi kelompok selama bertahun-tahun tetapi perlu dipikirkan bagaimana “mengembangkannya” sesuai dengan arus gerakan perempuan yang lebih luas.

Jimmy mengatakan beberapa hal.

  • Dalam politik dan ekonomi neo-liberal, “pasar” yang menentukan dan mengemudikan seluruh kebijakan. Peran negara diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan segelintir orang yang menguasai pasar. “Pasar” bukan lagi pertemuan penjual dan pembeli secara setara karena dikuasai oleh sebagian kecil pemilik modal. Dalam kondisi seperti itu, kelompok/LSM perempuan ingin membuka akses bagi perempuan terhadap sumber daya yang selama ini dikendalikan sebagian kecil orang.
  • Kita perlu berhati-hati pada ilusi kesetaraan yang diciptakan kelompok-kelompok tertentu. Banyak orang yang mengatakan “Apalagi yang dicari/diminta perempuan? Mereka sudah bisa bersekolah, bekerja, menjadi politisi, presiden, dll”. Mereka tidak melihat bahwa pasar tenaga kerja masih menempatkan perempuan pada pekerjaan yang dianggap sesuai dengan peran domestik/reproduksi mereka. Dalam manajemen, kebanyakan berada di level bawah dan menengah dengan bayaran dibedakan dari laki-laki.
  • Sistem politik ekonomi yang ada menekan peran perempuan untuk mencoba mandiri secara ekonomi sehingga lembaga keuangan yang difasilitasi LSM sangat membantu mereka. Namun tanpa membawanya menuju penguatan politik, kepentingan mereka tetap marjinal.
  • Salah satu masalah dalam gerakan perempuan (dan gerakan sosial lain) adalah mengangkat juru bicara dari kelompok perempuan marjinal untuk bicara mengenai ketidakadilan yang mereka alami; tidak lagi diwakili oleh aktivis yang biasanya berasal dari kelas menengah. Muncul tantangan mengenai keberhasilan gerakan perempuan untuk menumbuhkan aktivis-aktivis dari kelompok.

Sekali lagi, kepemimpinan perempuan digugat bahkan kali ini dalam lembaga perempuan. Kak Dina menekankan bahwa masyarakat, termasuk mereka yang berada di LSM, masih sulit menerima kepemimpinan perempuan. Dia mengeritik setiap individu yang tidak kritis dan tidak adil dalam melakukan penilaian terhadap kepemimpinan perempuan. Dia mencontohkan bagaimana masyarakat selalu heboh dan memuji laki-laki yang mencuci baju tapi ketika perempuan yang melakukannya, hal itu dianggap biasa dan wajar atau bahkan tidak tampak sebagai suatu pekerjaan.

Kemudian disamping program, manajemen dan seluruh perangkat organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menilai posisi lembaga itu sebagai lembaga penguatan perempuan. Salah satu caranya dengan melihat posisi perempuan dalam lembaga itu.

Medan, 26 Juli 2009

Advertisements

One thought on “Gerakan perempuan menuju gerakan masyarakat sipil: pengalaman di Sumut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s