Pengetahuan-Saya

Menjernihkan logika kuota 30% bagi perempuan di lembaga legislatif


Masih banyak orang yang sulit memahami logika munculnya tuntutan kuota 30% bagi perempuan di partai politik dan lembaga legislatif. Saya ingin mencoba menjernihkan logika itu dengan bahasa sendiri.

Kuota 30% menjadi krusial karena ia hadir untuk mengeritik logika yang mapan mengenai standarisasi, representasi, dan kapasitas perempuan. Saya akan ulas satu per satu. Pertama, standar yang digunakan untuk menilai seseorang layak atau tidak menjadi anggota legislatif sedang digugat. Standar yang ada dirumuskan oleh sekelompok orang yang sebagian besar bukan perempuan, berasal dari kelas sosial menengah ke atas, dan seringkali dari sekelompok etnis tertentu. Dengan kondisi seperti itu, lahirlah standar yang kadang secara tertulis tidak bias tetapi pelaku yang mengimplementasikannya memasukkan bias pribadi. Hal itu merugikan kepentingan perempuan karena nilai perempuan ditakar dari kacamata yang tidak adil. Misalnya, salah satu poin dari calon legislatif adalah karakter kepemimpinan. Banyak perempuan yang memiliki karakter tersebut baik di lingkup keluarga, tetangga, dan skala yang lebih besar. Namun, kepemimpinan dianggap bukan karakter alami perempuan sehingga penilaian yang diberikan kepada calon perempuan menjadi lebih rendah.

Kedua, mengenai representasi. Perhitungan statistik tahun 2006 menunjukkan jumlah perempuan mencakup hampir dari 50% jumlah penduduk Indonesia. Dengan begitu mereka tentu berhak diwakili oleh kaum mereka sendiri yang berani menempatkan isu-isu seputar kehidupan perempuan dalam agenda dan prioritas politik. Apa saja isu-isu perempuan? Isu kesehatan reproduksi, kesehatan anak, pendidikan dasar dan keterampilan, pertanian, perdagangan bagi UMKM, kerajinan, ketenagakerjaan, peningkatan ekonomi melalui teknologi, dan keberadaan tempat penitipan anak yang terjangkau adalah sebagian dari isu yang dapat dielaborasi.

Ketiga, sebagian pihak bersikeras bahwa kuota 30% adalah bentuk ketidakadilan dan tuntutan agar perempuan diistimewakan. Ketika kemudian dalam satu kasus ada tiga orang perempuan yang dianggap tidak kompeten diangkat sebagai pejabat publik maka jenis kelamin mereka lah yang dipermasalahkan. Sementara hal yang sebaliknya tidak terjadi pada laki-laki.

Logika yang rada-rada membingungkan. Pernah ada perdebatan di suatu milis sampai salah satu anggota menyatakan bahwa jika ada hakim agung perempuan maka TIDAK ADA JAMINAN tingkat korupsi akan turun. Jadi, menurut orang tersebut karena tidak ada jaminan hakim agung perempuan dapat mengurangi korupsi maka pertahankan saja status quo alias biarkan saja hakim agung dipegang oleh laki-laki. Artinya, laki-laki tidak perlu memberi “jaminan” bahwa mereka tidak akan korupsi jika menjadi hakim agung, sebaliknya perempuan perlu memberi jaminan itu. Saya sangat tidak setuju dengan pandangan status quo itu. Saya pikir korupsi erat kaitannya dengan pengawasan. Mungkin dapat diasumsikan bahwa turunnya tingkat korupsi ketika perempuan menjabat karena ia mendapat sorotan (baca: pengawasan) yang lebih ketat dari masyarakat. Sorotan yang lebih itu karena ia adalah seorang perempuan dengan begitu ia menjadi ekstra berhati-hati.

Kuota 30% bagi kehadiran politisi perempuan jangan dibaca sebagai pengistimewaan melainkan PEMAKSAAN. Aturan perundangan itu sebenarnya memaksa negara untuk meningkatkan kualitas SDM berjenis kelamin perempuan. HDI (Human Development Index) dan GDI (Gender Development Index) adalah dua data yang dapat menjadi acuan bahwa negara ini masih mengabaikan kualitas perempuan sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara aktif terutama di bidang politik. Sayangnya, banyak pihak yang tidak MEMAKSA logika mereka untuk sampai ke arah itu sehingga mereka justru sibuk menunjukkan kelemahan perempuan pada posisi pembuat kebijakan.

Jika banyak perempuan yang belum dapat menuntaskan pendidikan dasar dan menengah maka sedikit juga perempuan yang ‘layak’ dan dapat berkiprah di organisasi politik. Jika banyak ibu masih dibingungkan dengan pengadaan pangan dan perawatan kesehatan bagi anak-anaknya, bagaimana mereka dapat berkonsentrasi pada perjuangan politik di tingkat provinsi dan nasional?

Kuota 30% bagi legislatif perempuan seharusnya disikapi sebagai terapi kejut bagi negara ini untuk menengok pada kondisi SDM perempuan yang belum terbangun dan dikelola secara baik. Kuota 30% tidak akan tercapai jika SDM perempuan tidak cepat diperbaiki. Jika kuota itu tidak tercapai maka seperti dapat dilihat negara ini setiap tahun terseok pada masalah yang ‘itu-itu’ lagi: gizi buruk, tingkat kelahiran dan tingkat kematian bayi yang tinggi, tingkat putus sekolah, dan pendidikan rendah. Perempuan bukan peminta-minta yang ingin dikasihani, mereka adalah salah satu stakeholder/pemangku kepentingan bangsa ini. Perempuan mengetahui kondisi masa depan bangsa Indonesia karena saat ini mereka sedang mengandung, menyusui, menimang, dan mengasuh masa depan itu.

Jakarta, 11 April 2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s